Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA · BAB II Bagian Kedua — Laporan Berkala Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pasal 11

POJK 5/POJK.05/2018 — LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 11 huruf g dicabut sejak 27-09-2019 oleh Pasal 23 huruf g POJK 24/POJK.05/2019; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPLK terdiri atas: a. laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan; b. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; c. laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; d. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; e. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; f. Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun; huruf g dihapus. h. bukti pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada situs web DPLK dan/atau surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan i. laporan lainnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 11 huruf g menurut Pasal 23 huruf g POJK 24/POJK.05/2019

Sitasi: Pasal 11 POJK 5/POJK.05/2018

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Mulai berlaku: Pasal 22 POJK 5/POJK.05/2018; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Mulai berlaku: Pasal 22 POJK 5/POJK.05/2018

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 12 November 2026.