Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA · BAB II Bagian Kedua — Laporan Berkala Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pasal 10

POJK 5/POJK.05/2018 — LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Laporan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bagi DPLK terdiri atas: a. laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank; b. rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank; c. laporan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank; d. laporan penerapan tata kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun; e. laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah; f. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, Dana Pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan; g. bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi Dana Pensiun; dan h. laporan lainnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 POJK 5/POJK.05/2018

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Mulai berlaku: Pasal 22 POJK 5/POJK.05/2018; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Mulai berlaku: Pasal 22 POJK 5/POJK.05/2018

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 12 November 2026.