Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit: a. menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi; b. menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi; c. memastikan: 1. Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB; 2. kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi; 3. ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi; 4. penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif; 5. kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; 6. terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit: a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; b) mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 6 POJK 4/POJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 119 POJK 10/POJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022

Status di JDIH