POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:a. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:1. perusahaan asuransi;2. perusahaan reasuransi;3. perusahaan asuransi syariah;4. perusahaan reasuransi syariah;5. perusahaan pialang asuransi;6. perusahaan pialang reasuransi; dan7. perusahaan penilai kerugian asuransi,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;c. lembaga pembiayaan, terdiri atas:1. perusahaan pembiayaan;2. perusahaan pembiayaan syariah;3. perusahaan modal ventura;4. perusahaan modal ventura syariah; dan5. perusahaan pembiayaan infrastruktur,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;d. lembaga jasa keuangan lainnya, terdiri atas:1. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;2. lembaga penjamin, terdiri atas:a) perusahaan penjaminan;b) perusahaan penjaminan syariah;c) perusahaan penjaminan ulang; dand) perusahaan penjaminan ulang syariah,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;3. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;4. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;5. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;6. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan7. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero),yang menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha.