Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 19

POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib memastikan ketersediaan jejak audit atas seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lain dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b. (2) Pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor internal grup LJKNB. (3) LJKNB wajib melaksanakan audit internal secara berkala terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi sesuai hasil analisis risiko Teknologi Informasi, prioritas, dan kebutuhan. (4) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kebijakan secara tertulis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 19 POJK 4/POJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 119 POJK 10/POJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022

Status di JDIH