Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 16

POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana. (2) LJKNB wajib memastikan Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara efektif agar kelangsungan operasional LJKNB tetap berjalan saat terjadi bencana dan/atau gangguan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB. (3) LJKNB wajib melakukan uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh aplikasi inti dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil analisis dampak secara berkala dengan melibatkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi. (4) LJKNB wajib melakukan kaji ulang atas Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala. (5) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kebijakan secara tertulis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 16 POJK 4/POJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 119 POJK 10/POJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022

Status di JDIH