Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 11

POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. (2) LJKNB wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (4) Dalam hal LJKNB menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, LJKNB wajib memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11 POJK 4/POJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 119 POJK 10/POJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022

Status di JDIH