Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VII — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

POJK 3/2023 — Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PUJK dapat mengajukan permohonan pengecualian kewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pengecualian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PUJK yang memenuhi kriteria: a. memiliki risiko yang berdampak pada kesinambungan dan kemampuan pemenuhan kewajiban PUJK; dan b. membukukan/mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (3) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat pada tanggal 30 September sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun. (5) PUJK dapat mengajukan perpanjangan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan permohonan perpanjangan pengecualian paling lambat pada tanggal 30 September pada tahun kegiatan dilaksanakan. (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada tanggal 31 Oktober. (7) Dalam hal permohonan pengecualian dan perpanjangan pengecualian ditolak, PUJK menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 37 POJK 3/2023

PDF naskah resmi, halaman 28

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 ayat (1) huruf g POJK 22/2023; JDIH OJK: Berlaku (Dicabut Sebagian)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 22/2023

Status di JDIH