BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 3/2023 — Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas: a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat; c. Perantara Pedagang Efek; d. Manajer Investasi; e. Dana Pensiun; f. Perusahaan Asuransi; g. Perusahaan Reasuransi; h. Perusahaan Pembiayaan; i. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; j. Perusahaan Modal Ventura; k. Perusahaan Pergadaian Pemerintah; l. Perusahaan Pergadaian Swasta; m. Perusahaan Penjaminan; n. Lembaga Keuangan Mikro; o. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau p. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 3/2023

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 ayat (1) huruf g POJK 22/2023; JDIH OJK: Berlaku (Dicabut Sebagian)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 22/2023

Status di JDIH

Pasal 14 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 25 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 26 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 27 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 28 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 29 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 3 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 32 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 36 dicabut oleh POJK 22/2023