Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENAGIHAN PUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA · BAB III Bagian Ketiga — Penagihan Penerimaan Lainnya

Pasal 23

POJK 2/2025 — TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Pihak tidak melunasi kewajiban pembayaran penerimaan lainnya sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan untuk penerimaan lainnya, ketentuan mengenai penagihan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap penagihan penerimaan lainnya berdasarkan dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan dimaksud. (2) Dalam hal terdapat jaminan dalam pengurusan piutang yang berasal dari penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencairan jaminan dimaksud.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 POJK 2/2025

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 36

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH