Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENAGIHAN PUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA · BAB III Bagian Kedua — Penyelesaian Piutang Macet

Pasal 22

POJK 2/2025 — TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebagai upaya penyelesaian piutang macet sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat panggilan yang diantar secara langsung kepada Wajib Bayar. (2) Dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, surat panggilan dapat disampaikan kepada Pihak menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat panggilan dimaksud. (3) Selain tindakan optimalisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya penagihan dengan bantuan pihak ketiga dan/atau gugatan pengadilan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 POJK 2/2025

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 36

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH