Ringkasan
Setiap perubahan anggaran dasar, dan sebagian besar perubahan data perseroan seperti pergantian direksi atau pengalihan saham, ditetapkan melalui RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS. Keputusan itu dituangkan dalam akta notaris, lalu notaris mengajukannya ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Hasilnya berupa surat keputusan persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan.
Tiga tenggat menentukan berhasil tidaknya proses ini. Keputusan RUPS yang tidak dibuat di hadapan notaris wajib diaktakan paling lama 30 hari sejak keputusan. Permohonan ke SABH wajib diajukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta. Perubahan direksi dan dewan komisaris wajib diberitahukan paling lama 30 hari sejak keputusan RUPS. Bila salah satu dari dua tenggat pertama terlewat, akta tidak dapat dibuat atau permohonan tidak dapat diajukan, sehingga keputusan umumnya harus diambil ulang.
Sejak akhir 2025, permohonan diperiksa kesesuaiannya dengan akta, notula RUPS, dan data terakhir di SABH, sehingga dokumen yang tidak konsisten dapat dikembalikan atau ditolak. Untuk perseroan tertutup dengan pemegang saham yang sedikit dan dokumen lengkap, seluruh proses umumnya selesai dalam 3–6 minggu dengan keputusan sirkuler, atau 5–9 minggu dengan RUPS yang dipanggil secara formal.
Kapan panduan ini relevan
Panduan ini ditujukan bagi direksi dan pemegang saham perseroan terbatas tertutup dengan modal dalam negeri yang akan:
- mengganti, menambah, atau mengangkat kembali anggota direksi atau dewan komisaris;
- mengalihkan saham kepada pemegang saham lain atau pihak baru;
- mengubah nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, atau modal perseroan;
- memindahkan alamat kantor dalam kota yang sama;
- mengubah ketentuan lain dalam anggaran dasar, misalnya jumlah anggota direksi atau tata cara RUPS.
Panduan ini tidak cukup, dan Anda perlu nasihat khusus, bila:
- Perseroan adalah PT penanaman modal asing. Ada persyaratan tambahan di sistem perizinan berusaha dan ketentuan bidang usaha yang perlu diperiksa sebelum RUPS.
- Perseroan adalah perusahaan terbuka (Tbk). RUPS-nya tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal.
- Perseroan adalah PT perorangan. Perubahannya dilakukan melalui pernyataan perubahan secara elektronik, bukan akta notaris, dan PT perorangan wajib berubah menjadi PT biasa bila pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang.
- Perseroan bergerak di sektor jasa keuangan, seperti bank, BPR, atau penyelenggara LPBBTI. Perubahan pengurus dan pemegang saham pengendali umumnya memerlukan penilaian atau persetujuan OJK sebelum RUPS atau sebelum perubahan berlaku.
- Agendanya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau pembubaran. Agenda ini memiliki prosedur, kuorum, dan kewajiban pengumuman tersendiri.
- Perseroan sedang dalam kepailitan. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kurator.
- Ada sengketa antarpemegang saham mengenai kepemilikan saham, keabsahan RUPS sebelumnya, atau susunan pengurus.
Tiga jenis perubahan
Langkah pertama adalah menentukan jenis perubahan yang Anda lakukan. Jenisnya menentukan dokumen, produk dari Kementerian Hukum, dan sejak kapan perubahan berlaku. Satu RUPS dapat memuat beberapa jenis sekaligus, dan SABH memprosesnya bersamaan.
| Jenis | Contoh | Hasil dari Kementerian Hukum | Berlaku sejak |
|---|---|---|---|
| Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri | Nama perseroan; tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor; status tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya | Surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar | Tanggal surat keputusan diterbitkan |
| Perubahan anggaran dasar lainnya | Penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar; jumlah anggota direksi; tata cara RUPS; ketentuan lain dalam anggaran dasar | Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar | Tanggal surat penerimaan pemberitahuan diterbitkan |
| Perubahan data perseroan | Pergantian atau pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris; pengalihan saham; ganti nama pemegang saham; alamat lengkap perseroan | Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan | Untuk pengurus: saat yang ditetapkan RUPS, atau sejak RUPS ditutup. Pencatatan di daftar perseroan mengikuti tanggal surat penerimaan |
Penting untuk pergantian pengurus. Pengangkatan direksi baru berlaku sejak saat yang ditetapkan RUPS, atau sejak RUPS ditutup bila RUPS tidak menetapkannya. Dalam praktik, bank, mitra kontrak, dan instansi umumnya meminta bukti pencatatan di SABH sebelum menerima tanda tangan direksi baru. Karena itu, rencanakan waktu RUPS agar tidak bertepatan dengan transaksi penting.
Bentuk keputusan dan kuorum
Keputusan pemegang saham dapat diambil dalam tiga bentuk. Untuk perseroan dengan sedikit pemegang saham yang sepakat, keputusan sirkuler biasanya paling cepat. Bila ada pemegang saham yang sulit dihubungi atau tidak sepakat, RUPS dengan pemanggilan formal lebih aman.
| Aspek | RUPS fisik | RUPS elektronik | Keputusan di luar RUPS (sirkuler) |
|---|---|---|---|
| Tempat | Tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama sesuai anggaran dasar, di Indonesia | Telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lain; semua peserta harus dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi | Tanpa rapat |
| Pemanggilan | Paling lambat 14 hari sebelum RUPS, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS, melalui surat tercatat atau iklan surat kabar | Sama dengan RUPS fisik | Tidak ada |
| Syarat sah | Kuorum dan suara sesuai tabel di bawah | Sama dengan RUPS fisik, dihitung dari keikutsertaan elektronik | Seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan |
| Risalah | Ditandatangani ketua rapat dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk; tidak perlu bila dibuat dengan akta notaris | Disetujui dan ditandatangani semua peserta | Naskah keputusan yang ditandatangani |
| Cocok untuk | Pemegang saham banyak atau tidak semuanya sepakat | Pemegang saham berada di kota atau negara berbeda | Pemegang saham sedikit dan semuanya sepakat |
Bila pemanggilan tidak memenuhi syarat, keputusan RUPS tetap sah apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
Kuorum dan suara yang diperlukan. Angka di bawah adalah batas minimum undang-undang. Anggaran dasar dapat menetapkan angka yang lebih tinggi, sehingga selalu periksa anggaran dasar terakhir lebih dulu.
| Agenda | RUPS pertama: kuorum / suara setuju | RUPS kedua: kuorum / suara setuju | Bila RUPS kedua tidak kuorum |
|---|---|---|---|
| Agenda umum, misalnya pergantian direksi dan dewan komisaris | Lebih dari 1/2 / lebih dari 1/2 | Paling sedikit 1/3 / lebih dari 1/2 | Kuorum RUPS ketiga ditetapkan ketua pengadilan negeri atas permohonan perseroan |
| Perubahan anggaran dasar | Paling sedikit 2/3 / paling sedikit 2/3 | Paling sedikit 3/5 / paling sedikit 2/3 | Sama |
Pengecualian: penambahan modal ditempatkan dan disetor yang masih dalam batas modal dasar cukup dihadiri lebih dari 1/2 saham dengan hak suara dan disetujui lebih dari 1/2 suara, kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar.
Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat, dan rapat diadakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS sebelumnya.
Langkah demi langkah
Notaris yang membuat akta dan mengajukan permohonan melalui SABH atas kuasa direksi. Advokat menelaah anggaran dasar dan perjanjian yang relevan, menyusun dokumen RUPS, memeriksa syarat sahnya keputusan, dan berkoordinasi dengan notaris pilihan Anda atau notaris yang kami koordinasikan.
Telaah awal
- Periksa anggaran dasar terakhir beserta seluruh perubahannya, dan pastikan data di SABH sudah sesuai. Perubahan sebelumnya yang belum diberitahukan akan menghambat perubahan berikutnya.
- Tentukan jenis perubahan: persetujuan Menteri, pemberitahuan perubahan anggaran dasar, atau perubahan data.
- Periksa persetujuan pihak lain yang mungkin disyaratkan: dewan komisaris menurut anggaran dasar, pemegang saham lain melalui hak tawar pertama atas saham, kreditur atau bank dalam perjanjian kredit, mitra dalam kontrak penting, dan instansi pemberi izin usaha.
- Pastikan persetujuan laporan tahunan tahun buku terakhir sudah disampaikan melalui SABH. Kementerian Hukum memeriksa kewajiban ini saat memproses perubahan, dan perseroan yang lalai dapat diblokir aksesnya pada SABH.
Persiapan keputusan
- Untuk RUPS: susun panggilan yang mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara secara jelas, termasuk acara perubahan anggaran dasar bila ada. Sediakan bahan rapat di kantor perseroan sejak tanggal panggilan.
- Untuk keputusan sirkuler: susun naskah keputusan yang akan ditandatangani seluruh pemegang saham dengan hak suara.
- Untuk pengalihan saham: siapkan akta pemindahan hak atas saham, dan penuhi prosedur dalam anggaran dasar, misalnya penawaran lebih dulu kepada pemegang saham lain atau persetujuan organ perseroan.
- Siapkan dokumen pemilik manfaat perseroan, yang kini menjadi dokumen wajib untuk setiap perubahan.
Penyelenggaraan RUPS atau penandatanganan keputusan
- Periksa daftar hadir, surat kuasa, dan kuorum sebelum rapat dibuka. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara.
- Bila direksi akan diberhentikan, beri yang bersangkutan kesempatan membela diri, kecuali ia tidak berkeberatan.
- Buat risalah atau notula RUPS. RUPS juga dapat langsung dibuat dalam akta berita acara rapat oleh notaris.
Akta notaris
Keputusan yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat oleh notaris wajib dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia paling lama 30 hari sejak tanggal keputusan. Setelah lewat 30 hari, perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta notaris.
Pengajuan melalui SABH dan pemeriksaan
- Notaris mengisi formulir perubahan, mengunggah salinan akta beserta dokumen pendukung, membayar PNBP, dan menyatakan secara elektronik bahwa dokumen telah lengkap dan sesuai.
- Permohonan diajukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta. Perubahan direksi dan dewan komisaris diberitahukan paling lama 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.
- Kementerian Hukum memeriksa kesesuaian formulir dengan akta, notula RUPS atau keputusan sirkuler, dan data terakhir di SABH, paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Untuk perubahan pengurus dan pengalihan saham, sistem dapat meminta konfirmasi dari pemegang saham yang tercatat melalui email.
- Bila ada ketidaksesuaian atau kekurangan, permohonan dikembalikan kepada notaris, yang harus melengkapinya paling lambat 7 hari. Bila tidak dilengkapi, permohonan ditolak dan harus diajukan kembali.
- Bila sesuai, Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan secara elektronik.
Tindak lanjut setelah surat terbit
Perkiraan waktu dan biaya
Rentang di bawah ini adalah perkiraan berdasarkan ketentuan dan praktik umum, bukan jaminan. Waktu sebenarnya dipengaruhi kelengkapan dokumen, kecepatan pemegang saham menandatangani atau mengonfirmasi, jadwal notaris, dan antrean pemeriksaan di Kementerian Hukum.
| Tahap | Perkiraan waktu | Catatan |
|---|---|---|
| Telaah awal dan persiapan dokumen | 1–2 minggu | Lebih lama bila data di SABH belum mutakhir atau ada persetujuan pihak lain yang harus diperoleh |
| Pemanggilan RUPS | Sekitar 16 hari kalender | Batas undang-undang 14 hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. Tidak berlaku untuk keputusan sirkuler |
| Penandatanganan keputusan sirkuler | Beberapa hari sampai 2 minggu | Bergantung pada lokasi dan ketersediaan pemegang saham |
| Pembuatan akta notaris | 3–7 hari kerja | Batas hukum 30 hari sejak keputusan |
| Pemeriksaan di SABH | 1–3 minggu | Batas pemeriksaan 14 hari kerja; bila dikembalikan, notaris memiliki 7 hari untuk melengkapi |
| Tindak lanjut di OSS, perpajakan, dan bank | 1–3 minggu | Dapat berjalan bersamaan |
| Keseluruhan dengan keputusan sirkuler | Sekitar 3–6 minggu | Sejak telaah awal sampai surat dari Kementerian Hukum terbit |
| Keseluruhan dengan RUPS formal | Sekitar 5–9 minggu | Sama |
Pengurangan modal memerlukan waktu jauh lebih lama. Direksi wajib mengumumkan keputusan kepada kreditor, dan kreditor memiliki 60 hari untuk mengajukan keberatan sebelum persetujuan Menteri dapat diberikan.
Biaya yang perlu diperhitungkan:
- honorarium notaris untuk akta;
- PNBP Kementerian Hukum sesuai tarif yang berlaku untuk jenis perubahannya;
- biaya pengumuman di surat kabar, bila diwajibkan untuk agenda tertentu;
- honorarium advokat, sesuai perjanjian jasa hukum.
Kami menyampaikan perkiraan biaya untuk pekerjaan Anda secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Cara honorarium ditetapkan dijelaskan di halaman Cara Kami Bekerja.
Daftar periksa dokumen untuk konsultasi
Siapkan salinannya, dan simpan dokumen asli di tempat aman. Mohon belum mengirim dokumen kepada kami sebelum kami mengonfirmasi tidak ada benturan kepentingan.
Inti, sebaiknya ada:
Pendukung, bila ada:
Centang hanya membantu Anda memeriksa kesiapan di layar ini. Tidak ada data yang dikirim atau disimpan.
Kesalahan umum yang perlu dihindari
- Tenggat 30 hari terlewat. Keputusan yang tidak diaktakan dalam 30 hari, atau akta yang tidak diajukan ke SABH dalam 30 hari, tidak dapat diproses lagi. Keputusan harus diambil ulang.
- Keputusan sirkuler tidak ditandatangani seluruh pemegang saham dengan hak suara. Satu tanda tangan yang kurang membuat keputusan tidak sah dan rentan digugat.
- Kuorum dihitung dengan angka undang-undang, padahal anggaran dasar menetapkan angka lebih tinggi.
- Pengalihan saham tanpa memenuhi prosedur dalam anggaran dasar, seperti penawaran lebih dulu kepada pemegang saham lain atau persetujuan organ perseroan. Bila saham termasuk harta bersama dalam perkawinan, pengalihannya memerlukan persetujuan pasangan.
- Perubahan sebelumnya belum diberitahukan. Bila pengalihan saham atau pergantian direksi sebelumnya belum tercatat di SABH, permohonan berikutnya yang didasarkan pada susunan itu akan ditolak.
- Akta tidak sesuai dengan notula RUPS atau keputusan sirkuler, atau notula tidak dilampirkan. Kementerian Hukum menyebut kesalahan ini sebagai salah satu yang paling sering ditemukan dalam pemeriksaan.
- Jenis perubahan dipilih keliru di SABH, misalnya pengalihan saham diajukan sebagai ganti nama pemegang saham. Permohonan seperti ini ditolak.
- Mengabaikan perjanjian kredit atau kontrak penting yang mewajibkan pemberitahuan atau persetujuan sebelum perubahan pengurus atau pemegang saham. Kelalaian ini dapat menjadi peristiwa cidera janji.
- Tindak lanjut tidak dilakukan. Data di OSS, perpajakan, dan bank yang tidak diperbarui menghambat operasional dan transaksi berikutnya.
Kapan sebaiknya menghubungi advokat
Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan advokat sebelum RUPS bila:
- ada pemegang saham yang tidak sepakat, sulit dihubungi, atau berada di luar negeri;
- perubahan menyangkut pengalihan saham dalam jumlah yang mengubah pengendalian perseroan;
- perseroan terikat perjanjian kredit, perjanjian pemegang saham, atau kontrak dengan klausul perubahan pengendalian;
- data perseroan di SABH tidak sesuai dengan akta terakhir;
- permohonan pernah dikembalikan atau ditolak oleh Kementerian Hukum;
- perseroan bergerak di sektor yang memerlukan persetujuan instansi lain, misalnya OJK.
Konsultasi awal di SPP & Partners berlangsung 30 menit tanpa biaya, daring atau di kantor kami. Kami akan lebih dulu memeriksa benturan kepentingan. Alur selengkapnya ada di halaman Cara Kami Bekerja.
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 42, Pasal 44 sampai dengan Pasal 46, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 86 sampai dengan Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94 ayat (5) sampai dengan ayat (9), Pasal 105, dan Pasal 111 ayat (5) sampai dengan ayat (8)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas: Pasal 4, Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25
Penafian. Panduan ini berisi informasi hukum umum, bukan nasihat hukum, dan tidak menimbulkan hubungan advokat dan klien. Setiap perseroan memiliki anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan perjanjian yang berbeda. Ketentuan yang dirujuk berlaku per tanggal pembaruan di atas dan dapat berubah. Untuk penilaian atas situasi Anda, hubungi advokat.