(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang- Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:a. pemerintah;b. pakar/akademisi;c. profesi; dand. dunia usaha.(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 156 UU 40/2007
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 161 (PDF hlm. 81)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.