(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 141 UU 40/2007
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 161 (PDF hlm. 81)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.