BAB III — SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR Bagian Pertama Syarat Arbitrase

Pasal 8

UU 30/1999 — ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas : a. nama dan alamat para pihak; b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada; e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 UU 30/1999

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 82 UU 30/1999 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-08-1999; PDF BPK hlm. 20); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Status di JDIH