BAB VII — PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

UU 30/1999 — ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 15/PUU-XII/2014, diucapkan 11-11-2014: tidak mengikat. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Sitasi: Pasal 70 UU 30/1999

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 82 UU 30/1999 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-08-1999; PDF BPK hlm. 20); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Status di JDIH