BAB V — PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 54

UU 30/1999 — ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Putusan arbitrase harus memuat : a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap dan alamat para pihak; c. uraian singkat sengketa; d. pendirian para pihak; e. nama lengkap dan alamat arbiter; f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa; g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase; h. amar putusan; i. tempat dan tanggal putusan; dan j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. (2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan. (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 54 UU 30/1999

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 82 UU 30/1999 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-08-1999; PDF BPK hlm. 20); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Status di JDIH