BAB III — SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR Bagian Pertama Syarat Arbitrase · BAB III Bagian Ketiga — Hak Ingkar
Pasal 26
UU 30/1999 — ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 26 UU 30/1999
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 82 UU 30/1999 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-08-1999; PDF BPK hlm. 20); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.