BAB III — SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR Bagian Pertama Syarat Arbitrase · BAB III Bagian Kedua — Syarat Pengangkatan Arbiter
Pasal 15
UU 30/1999 — ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 15 UU 30/1999
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 82 UU 30/1999 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-08-1999; PDF BPK hlm. 20); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.