Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dane. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 88 UU 28/2014
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 126 UU 28/2014 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16-10-2014); Pasal 124 mencabut UU 19/2002; JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.