BAB III — HAK TERKAIT · BAB III Bagian Ketiga — Hak Ekonomi · BAB III Bagian Ketiga Paragraf 1 — Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

UU 28/2014 — HAK CIPTA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap: a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan. (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan. (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025, diucapkan 17-12-2025: inkonstitusional bersyarat. 2. Menyatakan frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”;

Sitasi: Pasal 23 UU 28/2014

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 126 UU 28/2014 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16-10-2014); Pasal 124 mencabut UU 19/2002; JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Status di JDIH