Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dane. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 107 UU 28/2014
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 126 UU 28/2014 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16-10-2014); Pasal 124 mencabut UU 19/2002; JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 10-11-2026): Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.