Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.(2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.(3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.(4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;f. pembayaran ganti kerugian;g. pencabutan izin; dan/atauh. pembubaran Korporasi.
Dasar: Pasal 76 UU 27/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-10-2022); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 15-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 17-10-2022
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.