Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; danb. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.
Dasar: Pasal 76 UU 27/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-10-2022); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 15-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 17-10-2022
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.