Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;b. kepentingan proses penegakan hukum;c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; ataue. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
Dasar: Pasal 76 UU 27/2022 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-10-2022); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 15-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 17-10-2022
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.