Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 2 (Pasal 5)

UU 20/2001 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri … (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 2 (Pasal 5) UU 20/2001

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal II; diundangkan 21-11-2001, LN 2001/134.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal II; diundangkan 21-11-2001, LN 2001/134.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.