BAB V — HONORARIUM

Pasal 21

UU 18/2003 — ADVOKAT

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 126/PUU-XXIV/2026, diucapkan 17-06-2026: inkonstitusional bersyarat. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Amar Putusan, hlm. 53 salinan mkri.id)

Sitasi: Pasal 21 UU 18/2003

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 36 UU 18/2003 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05-04-2003; diperiksa pada teks); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 15-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 05-04-2003, LN 2003/49, TLN 4288

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH