BAB IV — HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 19

UU 18/2003 — ADVOKAT

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 126/PUU-XXIV/2026, diucapkan 17-06-2026: inkonstitusional bersyarat. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Amar Putusan, hlm. 53 salinan mkri.id)

Sitasi: Pasal 19 UU 18/2003

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 36 UU 18/2003 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05-04-2003; diperiksa pada teks); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 15-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 05-04-2003, LN 2003/49, TLN 4288

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH