BAB IV — HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG Bagian Pertama Umum · BAB IV Bagian Keempat — Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap · BAB IV Bagian Keempat Paragraf 2 — Peradilan Umum

Pasal 72

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud : a. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya; b. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui. (2) Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. (3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui. (4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 72 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009

Pasal 31 ayat (5) dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 38 dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 11A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 80D disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81C disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 11 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 12 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 13 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 20 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 31A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 32 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 7 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 8 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 80C diubah oleh UU 3/2009
Pasal 81A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 9 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 26 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 27 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 24A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 31A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 45A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80B disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80C disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 81A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 1 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 11 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 12 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 13 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 18 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 19 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 20 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 21 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 22 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 25 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 30 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 31 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 35 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 4 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 5 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 7 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 8 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 9 diubah oleh UU 5/2004