BAB II — SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG Bagian Pertama Umum · BAB II Bagian Kedua — Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

Pasal 7

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 3/2009, Pasal I angka 2 (Pasal 7).

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: a. hakim karier: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan 7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. b. nonkarier: 1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5; 2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009

Pasal 31 ayat (5) dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 38 dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 11A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 80D disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81C disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 11 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 12 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 13 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 20 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 31A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 32 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 7 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 8 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 80C diubah oleh UU 3/2009
Pasal 81A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 9 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 26 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 27 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 24A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 31A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 45A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80B disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80C disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 81A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 1 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 11 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 12 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 13 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 18 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 19 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 20 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 21 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 22 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 25 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 30 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 31 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 35 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 4 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 5 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 7 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 8 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 9 diubah oleh UU 5/2004