BAB IV — HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG Bagian Pertama Umum · BAB IV Bagian Keempat — Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap · BAB IV Bagian Keempat Paragraf 2 — Peradilan Umum

Pasal 69

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk : a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 69 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009

Pasal 31 ayat (5) dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 38 dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 11A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 80D disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81C disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 11 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 12 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 13 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 20 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 31A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 32 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 7 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 8 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 80C diubah oleh UU 3/2009
Pasal 81A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 9 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 26 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 27 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 24A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 31A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 45A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80B disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80C disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 81A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 1 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 11 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 12 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 13 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 18 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 19 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 20 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 21 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 22 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 25 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 30 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 31 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 35 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 4 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 5 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 7 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 8 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 9 diubah oleh UU 5/2004