BAB IV — HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG Bagian Pertama Umum · BAB IV Bagian Ketiga — Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili · BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 2 — Peradilan Umum

Pasal 57

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mah-kamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh: a. pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan; b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya. (3) Setelah permohonan tersebut diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. (4) Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada : a. para pihak melalui Ketua Pengadilan; b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 57 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009

Pasal 31 ayat (5) dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 38 dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 11A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 80D disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81C disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 11 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 12 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 13 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 20 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 31A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 32 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 7 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 8 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 80C diubah oleh UU 3/2009
Pasal 81A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 9 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 26 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 27 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 24A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 31A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 45A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80B disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80C disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 81A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 1 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 11 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 12 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 13 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 18 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 19 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 20 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 21 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 22 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 25 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 30 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 31 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 35 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 4 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 5 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 7 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 8 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 9 diubah oleh UU 5/2004