Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG

Pasal 31

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Pasal 31 ayat (5) dihapus sejak 12-01-2009 oleh Pasal I angka 10 UU 3/2009; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 5/2004, Pasal I angka 20 (Pasal 31).

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau (3) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan (4) dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. (5) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. ayat (5) dihapus.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 31 ayat (5) menurut Pasal I angka 10 UU 3/2009

Sitasi: Pasal 31 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009