Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG Bagian Pertama Umum · BAB II Bagian Keempat — Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung

Pasal 25

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 5/2004, Pasal I angka 17 (Pasal 25).

(1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung. (2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat (3) jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan. (4) Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. (5) Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009