Pasal 11A

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 3/2009, Pasal I angka 6 (Pasal 11A).

(1) Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. (7) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. (8) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas: a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. (9) Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. (10) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai. (11) Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim. (12) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung. (13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11A UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009

Pasal 31 ayat (5) dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 38 dihapus oleh UU 3/2009
Pasal 11A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 32B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6A disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 6B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 80D disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81B disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 81C disisipkan oleh UU 3/2009
Pasal 11 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 12 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 13 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 20 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 31A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 32 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 7 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 8 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 80C diubah oleh UU 3/2009
Pasal 81A diubah oleh UU 3/2009
Pasal 9 diubah oleh UU 3/2009
Pasal 26 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 27 dihapus oleh UU 5/2004
Pasal 24A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 31A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 45A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80B disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 80C disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 81A disisipkan oleh UU 5/2004
Pasal 1 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 11 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 12 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 13 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 18 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 19 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 20 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 21 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 22 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 25 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 30 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 31 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 35 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 4 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 5 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 7 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 8 diubah oleh UU 5/2004
Pasal 9 diubah oleh UU 5/2004