Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG Bagian Pertama Umum · BAB II Bagian Kedua — Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

Pasal 10

UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi : a. pelaksana putusan Mahkamah Agung; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya; c. penasihat hukum; d. pengusaha. (2) Kecuali larangan perangkapan jabatan lain yang telah diatur dalam Undang-undang, maka jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung selain jabatan tersebut ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 UU 14/1985

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 82; diundangkan 30-12-1985, LN 1985/73; Diubah UU 5/2004, UU 3/2009.

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 9 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 5/2004; UU 3/2009