Pasal II
UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Ketentuan mengenai persetujuan DPR atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada angka 25 dalam Pasal 7 mulai berlaku untuk tahun anggaran 2027.
2. Persetujuan DPR atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan untuk tahun anggaran 2027 diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
3. Ketentuan mengenai pungutan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) pada angka 39 dalam Pasal 8 mulai berlaku terhadap pungutan Tahun 2027.
4. Penyelenggaraan program penjaminan polis berlaku paling lambat bulan Januari 2028.
5. Ketentuan mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana diatur dalam:
a. Pasal 20A ayat (1) huruf a pada angka 8 dalam Pasal 7;
b. Pasal 22A ayat (2) huruf a dan Pasal 22A ayat (3) pada angka 9 dalam Pasal 7;
c. Pasal 24A pada angka 10 dalam Pasal 7;
d. Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (1) huruf e, Pasal 26 ayat (1) huruf f pada angka 12 dalam Pasal 7;
e. Pasal 27 pada angka 13 dalam Pasal 7;
f. Pasal 28 pada angka 14 dalam Pasal 7;
g. Pasal 29 pada angka 15 dalam Pasal 7; dan
h. Pasal 30 pada angka 16 dalam Pasal 7, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2030.
6. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
b. satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugas sampai dengan dibentuknya satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247.
7. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A dibentuk dan beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027;
b. tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi pada bursa mineral dan komoditas strategis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027;
c. penahapan peralihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi pada bursa mineral dan komoditas strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR dan harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
d. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i pada angka 32 dalam Pasal 8 ditetapkan dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat dinyatakan berhenti dengan diangkatnya Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf I pada angka 32 dalam Pasal 8.
8. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. penyelenggara perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, pemegang saham, PSP, dan pihak utamanya yang telah memperoleh persetujuan atau perizinan dari pihak yang berwenang sebelum peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperoleh persetujuan atau perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan pasca beralihnya kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto, diakui sebagai LJK Aset Kripto dan LJK AKD selain Aset Kripto, pemegang saham, PSP dan pihak utamanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
b. LJK Aset Kripto dan LJK AKD selain Aset Kripto yang telah mendapatkan izin usaha sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini; dan
c. bursa aset kripto dan bursa aset keuangan digital selain aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A ayat (1) huruf b dan Pasal 221F wajib menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset kripto dan aset keuangan digital selain aset kripto pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan aset kripto dan aset keuangan digital selain aset kripto di antara mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan.
9. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
10. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal II UU 4/2026
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.