UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah membentuk satuan tugas yang bertugas mencegah dan menangani:a. kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan; dan/ataub. kegiatan usaha berizin namun terdapat indikasi melanggar mekanisme penagihan, melakukan penyalahgunaan data, dan/atau melanggar Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada:a. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;b. penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat;c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan/atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan; dand. Usaha Jasa Pembiayaan termasuk kegiatan usaha pemberian pinjaman oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan tugas bertugas mencegah dan menangani pemanfaatan ITSK untuk kegiatan yang terindikasi perjudian.(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kementerian/lembaga terkait, dan aparat penegak hukum.(5) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.(6) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.