Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 91

UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

91. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bursa mineral dan komoditas strategis merupakan suatu sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi, yang menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis termasuk derivatifnya, yang didukung oleh ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan guna memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia. (2) Bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan DPR. (4) Ketentuan mengenai bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat: a. penahapan pelaksanaan kegiatan; b. tata kelola; c. manajemen risiko; d. prinsip kehati-hatian; dan e. sanksi administratif.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 91 UU 4/2026

PDF naskah resmi, halaman 102

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH