UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pembayaran kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada para kreditur dilakukan dengan urutan sebagai berikut:a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;d. pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan termasuk biaya yang dibayarkan dalam rangka pengalihan seluruh dan/atau sebagian aset dan kewajiban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dan biaya pengembalian hak kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;e. kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan atas dukungan finansial (financial assistance) yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;f. pajak yang terutang;g. bagian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dibayarkan penjaminannya dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dijamin; danh. hak dari kreditur lainnya.(2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.(3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.(4) Dalam hal seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama.(5) Dalam hal seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah terhadap pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama yang terbukti menyebabkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dicabut izin usahanya.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.