Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 77

UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

77. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang menjadi korban meninggal dunia, luka-luka, dan/atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh dan/atau melibatkan alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau ahli warisnya, diberikan ganti kerugian yang bersumber dari Dana sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 77 UU 4/2026

PDF naskah resmi, halaman 82

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH