Pasal I angka 70 (Pasal 39A)

UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam memastikan penyelesaian transaksi di pasar keuangan, pelaku transaksi di pasar keuangan melakukan: a. penyerahan margin awal sebagai jaminan; dan/atau b. transfer margin. (2) Transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengalihan hak milik atas margin yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban yang timbul dari perubahan atas nilai transaksi sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian. (3) Transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan paling sedikit: a. pengalihan hak milik atas margin dari pemberi margin kepada penerima margin; b. pemberi margin memiliki hak untuk menerima pengembalian margin yang setara dari penerima margin setelah tidak terdapat kewajiban terhadap transaksi; dan c. penerima margin memiliki hak untuk menggunakan, mengalihkan, menjaminkan, dan/atau melakukan tindakan hukum lain terhadap margin yang dialihkan sesuai perjanjian. (4) Transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian transfer margin yang pelaksanaannya tunduk pada Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. (5) Dalam hal terjadi kepailitan dan/atau likuidasi maka penyerahan margin awal sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diserahkan dan/atau diterima dalam transaksi di pasar keuangan berdasarkan perjanjian tidak termasuk dalam: a. harta pailit; dan b. bagian dari harta kekayaan dalam likuidasi, dari pihak yang mengalami wanprestasi sepanjang dilakukan sesuai dengan praktik pasar yang berlaku. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan margin awal sebagai jaminan dan transfer margin dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 70 (Pasal 39A) UU 4/2026

PDF naskah resmi, halaman 77

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH