UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penetapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), harus memenuhi persyaratan:a. mengembalikan keuntungan yang diperoleh;b. mengembalikan kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah; danc. membayar ganti rugi kepada korban.(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan untuk tidak menetapkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melimpahkan perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Setelah pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti ke tahap penyelidikan.(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah melimpahkan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.