UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
48. Di antara angka 27 dan angka 28 dalam Pasal 9 disisipkan 1 angka, yakni angka 27a sehingga berbunyi sebagai berikut:27a. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:a. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 (satu) orang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; danb. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipiel dan strategis.(2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah anggota Dewan Gubernur.(3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.(4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.(5) Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.(6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.