UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
39. Ketentuan Pasal 37 pada angka 15 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai pungutan.(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini wajib membayar pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan objek pajak penghasilan.(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan:a. hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan untuk meningkatkan kualitas layanan; danb. dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.(5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan.(6) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan periode pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan tata kelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.