UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
33. Di antara angka 7 dan angka 8 dalam Pasal 8 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c, dan angka 7d sehingga berbunyi sebagai berikut:7a. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.(2) Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden:a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisioner; ataub. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf k.(3) Susunan keanggotaan dan tata cara pelaksanaan seleksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.7b. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:DPR memilih calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.7c. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan.7d. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.(2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.