UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
32. Ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner.(2) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.(3) Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.(4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:a. seorang Ketua sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;f. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;g. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;h. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;i. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merangkap anggota;j. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dank. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.(5) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau dari luar Otoritas Jasa Keuangan.(6) Ketua Dewan Komisioner memimpin pelaksanaan koordinasi pengawasan terintegrasi di sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i.(7) Pembagian dan/atau perubahan pembidangan dan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisioner.(8) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui pengajuan dari Dewan Komisioner kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.(9) Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf i memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.(10) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.(11) Ketua Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membentuk unit audit internal yang bertugas melakukan audit atas pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan serta menyusun standar audit dan manajemen risiko Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk laporan audit internal.(12) Laporan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan manajemen Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.