UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;e. kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis;f. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;g. kegiatan pengelolaan dana publik lainnya;h. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dani. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.(3) Pengaturan dan pengawasan kegiatan pengelolaan dana publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.