UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
26. Di antara angka 57 dan angka 58 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 57a dan angka 57b, sehingga berbunyi sebagai berikut:57a. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan.(2) Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi.(3) Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.57b. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) kepada Presiden dan DPR.(2) Dewan Komisioner menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) kepada Presiden dan DPR.(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berimplikasi pada perubahan berupa penambahan terhadap pagu rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional tahun berjalan, perubahan tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.(4) Ketentuan mengenai ruang lingkup perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahun berjalan dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.