UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
23. Ketentuan Pasal 71 pada angka 45 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dengan agenda yang memuat:a. menetapkan kebijakan Penjaminan dan penjaminan polis berdasarkan Undang-Undang ini;b. menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;c. menetapkan kebijakan resolusi Bank dan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;d. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta pelaksanaan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan;e. menerima dan mengevaluasi hal lain yang dilaporkan anggota Dewan Komisioner; danf. hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.(2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner.(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat.(4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.